PARADIGMA PERKEMBANGAN HUKUM MARITIM

1.       Latar Belakang

Paradigma merupakan landasan baru bagi gagasan ilmiah. Salah satu pengertian paradigma adalah suatu kiblat baru, namun belum merupakan penyimpangan dramatis dari cara-cara masa lampau ( Ihalauw 2000 : 115 – 116 ). Paradigma perkembangan hukum maritim merupakan suatu kiblat baru yang menggariskan apa yang harus dipelajari oleh suatu komunitas hukum laut dalam menelaah perkembangan hukum maritim dari masa ke masa.

Perkembangan hukum maritim tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum laut internasional di Eropa Barat seperti yang diungkapkan oleh Hugo Grotius dalam bukunya “ Mare Liberium ( 1609 )”, konferensi Den Haag ( 1930 ), konferensi Genewa ( 1958 ) dan Konvensi Hukum Laut Internasional ( KHLI ) atau UNCLOS 1982. Berlakunya UNCLOS 1982 secara efektif setelah enam puluh negara meratifikasi pada tahun 1994, membawa dampak bagi bangsa Indonesia, disatu sisi : luas laut dengan kandungan kekayaan alam yang melimpah semakin besar ( ± 5 juta km 2 ), sedang disisi lain tanggung jawab pengamanannya cukup kompleks serta rawan terhadap pelanggaran hukum. Tulisan ini menyoroti berbagai paradigma perkembangan hukum laut internasional sebelum UNCLOS 1982, setelah UNCLOS 1982 diberlakukan dan bagaimana dampaknya bagi bangsa Indonesia,

2.       Perkembangan HLI Pra UNCLOS 1982.

Perkembangan HLI, dimulai sejak masa jayanya Romawi sebagai suatu imperium yaitu dikuasainya Laut Tengah oleh kekaisaran Romawi dengan tujuan membebaskan dari bahaya/ancaman bajak laut di Laut Tengah, mempunyai arti penting bagi perkembangan perdagangan dan kesejahteraan bangsa – bangsa di sekitar Laut Tengah. Dalam kondisi demikian timbul sikap bahwa laut merupakan hak seluruh umat manusia ( res communis omnium ). Adanya klaim negara pantai terhadap laut berdasarkan kepentingan nasionalnya, menimbulkan gagasan terjadinya suatu laut yang dikuasai oleh negara pantai dengan luas tertentu dan laut dimana terjadi kebebasan. Kondisi ini menimbulkan suatu teori baru yang diajukan oleh Bartolus & Baldus, yaitu : meletakkan dasar bahwa laut dibagi  menjadi dua bagian yaitu laut di bawah kekuasaan negara pantai dan laut bebas dari kekuasaan siapapun.

Azas kebebasan di laut seperti yang diungkapkan Hugo Grotius dalam “Mare Liberium” ( 1609 ) mendapat tantangan dari penulis Inggris Welwood dan Selden bahwa laut dapat dikuasai ( “Mare Clausum” ), akhirnya menimbulkan “ battle of books “. Potanus mengajukan kompromi antara teori “Mare Liberium” dengan teori “Mare Clausum” dengan membagi laut menjadi dua bagian : laut yang berdekatan dengan pantai (  adjacent sea ) yang jatuh ke dalam pemilikan ( dominium ) dan kedaulatan ( soverignity ) negara pantai, sedang di luar itu laut bersifat bebas. Seberapa luas laut dapat dikuasai selalu menjadi pembahasan sepanjang masa, sejalan dengan kemajuan teknologi. Berapa lebar laut teritorial sebagai jalur yang berada di bawah kedaulatan suatu negara dipertimbangkan berdasarkan : (1) sejauh mana tembakan meriam pantai, (2) ukuran pandangan mata ( visibility )  (3) ukuran “marine league” ( Kusumaatmaja  1986 : 21 ). Jauh hari kemudian melalui ukuran tiga mil laut dalam jangkauan tembakan meriam menjadi ukuran lebar laut teritorial dan selalu menjadi suatu perdebatan internasional dalam setiap konferensi hukum laut. Dalil Bynkershoek yang dikembangkan kemudian menjadi teori yang diterima oleh banyak pakar hukum laut internsional yaitu jarak tembakan meriam pantai maksimal sejauh tiga mil laut sebagai ukuran lebar laut teritorial.

Timbulnya kekuasaan negara pantai untuk tujuan terbatas seperti pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, lebar laut teritorial 3 mil dirasakan tidak cukup, dilain fihak ada keinginan membatasi wewenang penuh atas kedaulatan dari negara pantai pada batas lebar yang sekcil-kecilnya ( 3 mil laut ), mengakibatkan lahir prinsip “ jalur tambahan “ ( contiguous zone ) di luar laut teritorial, kesemuanya itu menjadi bahasan utama dalam konferensi Den Haag ( 1930 ).

Konferensi Den Hagg ( 1930 ), menghasilkan suatu pandangan yang berarti bagi perkembangan hukum laut tentang : (1) laut teritorial (2) hak lintas damai (3) yurisdiksi negara pantai atas kapal asing di laut teritorial (4) pengejaran seketika ( hot pursuit ). Konferensi telah gagal memutuskan lebar laut teritorial, tetapi telah berhasil mengatur berbagai ketentuan tentang kedaulatan negara pantai di laut teritorial. Di dalam “ contiguous zone ‘ negara pantai mempunayi wewenang tertentu untuk keperluan administratif seperti pabean, keimigrasian dan kepelabuhanan.

Perkembangan hukum laut sesudah perang dunia ke dua, yang paling menonjol adalah eksploitasi landas kontinen oleh negara pantai di laut di luar batas 3 mil laut ke arah luar, sampai batas kedalaman tidak lebih dari 100 fathom, termasuk pengelolaan ikan ( Proklamasi Truman, 1945 ). Disamping itu terdapat klaim lebar laut teritorial oleh negara pantai yang lain selebar 200 mil laut seperti negara Chile, Equador dan Peru.

Konferensi Genewa tahun 1958, telah menghasilkan empat konvensi yaitu  :

(1)               Konvensi I, tentang laut teritorial dan jalur tambahan. Konvensi I ini mengatur secara luas kewenangan negara pantai atas laut teritorial dan jalur tambahan secara sistematis, namun tidak dapat menentukan lebar laut teritorial yang disepakati.

(2)               Konvensi II, tentang laut lepas. Konvensi II ini mengatur kebebasan di laut lepas yang meliputi : (1) kebebasan berlayar (2) kebebasan memasang kabel laut dan saluran pipa bawah permukaan laut (3) kebebasan menangkap ikan (4) kebebasan terbang diatas laut lepas. Disamping itu diatur wewenang negara bendera, kewenangan kapal perang di laut lepas berupa wewenang penahanan kapal asing oleh kapal perang, keselamatan di laut, pemberian pertolongan di laut, kewajiban negara pantai untuk mencegah dan menahan perdagangan budak belian.

(3)               Konvensi III, tentang perlindungan kekayaan hayati dan non hayati di laut lepas. Ketentuan dalam konvensi ini lebih mendahulukan kepentingan negara pantai dalam perlindungan lingkungan dan perikanan. Dengan demikian kebebasan di laut lepas bukan kebebasan yan tanpa batas.

(4)               Konvensi IV, mengatur tentang lebar landas kontinen selebar 200 mil dari garis pantai dan berbagai ketentuan lainnya.

 

3.       Perkembangan Hukum Laut Internasional berdasarkan UNCLOS 1982

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ( KHLI ) 1982, terhitung tanggal 16 November 1994 telah berlaku secara resmi, dengan munculnya ratifikasi yang keenam puluh oleh negara Guyana kepada Sekretaris Jenderal PBB, berarti KHLI 1982 berlaku mengikat bagi negara yang telah meratifikasi, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi dengan UU No. 17 tahun 1985. Bagi negara yang belum meratifikasi KHLI tersebut wajib menghormati prinsip ketentuan hukum yan diatur oleh konvensi tersebut. Sebagai penjelasan lanjut KHLI 1982 telah ditanda tangani oleh 119 negara pada tanggal 10 Desember 1982 termasuk Indonesia di Montego Bay. Dalam KHLI Bab IV, mengatur konsep negara kepulauan, tercantum prinsip dan ketentuan hukum internasional yang melandasi suatu negara kepulauan, dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh. Dengan demikian konsep “negara kepulauan” telah diterima oleh masyarakat bangsa-bangsa ( masyarakat internasional)

Tata laut di bawah yurisdiksi nasional adalah penggolongan kawasan laut dan dasar laut berdasarkan status hukum ( legal status ) dan pengaturan hukum yang digunakan ( legal regime ).

Berdasarkan KHLI 1982, negara pantai diartikan suatu negara yang memiliki wilayah laut. Disamping itu juga dikenal negara yang tidak berpantai ( land lock state). Sesuai KHLI 1982, negara pantai hanya dapat mengklaim lebar laut sebagai laut teritorial tidak melebihi jarak 12 mil, bukan diukur dari garis pantai tetapi diukur dari garis pangkal ( base line ) yaitu : garis yang menghubungkan titik terluar dari wilayah negara pantai ( base point ).

31.       Tata Laut Nasional

Dalam KHLI 1982, laut dan dasar laut sesuai regime hukum dibedakan menjadi :

(1)               Laut dan dasar laut yang termasuk dalam yurisdiksi nasional  :

  1. Perairan pedalaman  ( internal waters )
  2. Perairan kepulauan ( archipelagic waters )
  3. Laut wilayah / laut teritorial ( teritorial sea )
  4. Zona tambahan ( coutiguous zone )
  5. Landas kontinen ( continental shelf )

(2)               Laut dan dasar laut di luar wilayah nasional.

  1. Laut lepas / laut bebas ( high sea )
  2. Kawasan dasar laut internasional ( international sea bed area )

 

3.2              Konsep Hukum Tentang Penguasaan Laut

Penguasaan suatu negara pantai atas perairan/laut/dasar laut di bawah yurisdiksi nasional dibedakan  :

(1)               Penguasaan berdasarkan “ kedaulatan negara “ ( souverignity ), yaitu parairan/laut sebagai wilayah negara.

(2)               Penguasaan berdasarkan “ hak berdaulat “ ( souverignity right )  atas ZEE dan landas kontinen, khusus untuk melakukan eksploitasi dan eskplorasi sumber alam hayati maupun non hayati.

(3)               Penguasan berdasarkan yurisdiksi berarti atas dasar ; kedaulatan ‘ seperti laut teritorial dan “ hak berdaulat” seperti ZEE dan landas kontinen. Yurisdiksi berarti : ototitas mengatur dan menegakkan hukum yang berlaku.

 

3.3       Tata laut Indonesia, yang sudah diatur berdasarkan Deklarasi Juanda 1957 tentang batas laut wilayah, disusul dengan pengumuman pemerintah RI tahun 1982 tentang ZEE selebar 200 mil, telah menjadi resmi yang diakui dunia setelah keluarnya KHLI 1982. Tata laut Indonesia berdasarkan KHLI  1982 menjadi lebih luas lagi, terdiri dari (1) perairan pedalaman (2) perairan kepulauan (3) laut teritorial/wilayah dan zona tambahan, (4) Zona ekonomi eksklusif, dan (5) landas kontinen. Peta perairan Indonesia baik yang termasuk laut wilayah dan perairan di bawah yurisdiksi nasional, disajikan dalam gambar sebagai berikut  :

4.       Masalah Perbatasan

Masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sebagai implikasi pelaksanaan UNCLOS 1982 menjadi isu yang mengemuka. Negara pantai di kawasan Asia Tengga telah mengklaim laut dan dasar laut di bawah penguasaan dan kontrol negara masing-masing. Berbagai masalah perbatasan telah diselesaikan melalui perjanjian bilateral dengan negara tetangga.

4.1              Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut.

Perjanjian perbatasan wilayah yang telah diselesaikan melalui perjanjian bilateral antara RI dengan negara tetangga. Perjanjian tersebut meliputi   :

  1. Perjanjian antara RI dengan Kerajaan Malaysia tentang penetapan garis batas wilayah laut ke dua negara di Selat Malaka, ditanda tangani di Kuala Lumpur tanggal 17 Maret 1970.
  2. Perjanjian antara RI dengan Australia tentang garis batas antara RI dengan Papua New Guinea ditanda tangani di Jakarta tanggal 13 Febrauri 1973.
  3. Perjanjian antara RI dengan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah di selat Singapura di tanda tangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1977.

4.2.            Perjanjian Perbatasan Landas Kontinen.

Perjanjian perbatasan landas kontinen diselesaikan melalui perjanjian bilateral dengan negara tetangga sebagai berikut  :

  1. Persetujuan antara RI dengan Kerajaan Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen ke dua negara tersebut, di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ditanda tangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969.
  2. Persetujuan antara RI dengan Australia tentang penetapan batas laut tertentu dan landas kontinen di laut Arafura, ditanda tangani di Canbera pada tanggal 18 Mei 1971.
  3. Persetujuan antara RI dengan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Thailand, tentang penetapan garis batas landas kontinen bagian utara Selat Malaka ditanda tangani di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971.
  4. Persetujuan pemerintah RI dengan Australia tentang penetapan batas-batas laut teritorial di Laut Timor dan Laut Arafura ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1972.
  5. Persetujuan antara RI dengan Republik India tentang penetapan garis batas landas kontinen antara P. Sumatera dan Kepulauan Nicobar ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1975.
  6. Persetujuan antara RI dengan Kerajaan Thailand tentang penetapan garis batas dasar laut di laut Andaman di tanda tangani di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1971.
  7. Persetujuan antara RI dengan pemerintah India tentang perpanjangan landas kontinen Laut Andaman di tanda tangani di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1977.
  8. Persetujuan antara pemerintah RI dengan Kerajaan Thailand dan pemerintah India menetapkan pertemuan tiga garis batas ketiga negara di Laut Andaman ditanda tangani di New Delhi pada tanggal 22 Juni 1978.

4.3.            Permasalahan Perbatasan.

Permasalahan perbatasan dengan tetangga walaupun sebagian sudah diselesaikan melalui perjanjian bilateral, namun masih tersisa berbagai permasalahan yang menjadi sengketa. Permasalahan tersebut meliputi   :

  1. Dengan Malaysia. Dalam peta Malaysia yang disampaikan resmi oleh Malaysia di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur terdapat overlapping, dan klaim : tumpang tindih tuntutan atas laut tertentu di Selat Malaka, kasus pulau karang Horsburg di Utara P. Bintan. Disamping itu terdapat sengketa pemilikan P. Ligitan dan P. Sipadan di perbatasan Kalimantan Timur dan perbedaan perbatasan landasan kontinen di sebelah utara Kepulauan Natuna.
  2. Dengan Vietnam. Antara RI dengan Vietnam timbul permasalahan batas landas kontinen di Pulau Sekatuna / Indonesia ( di Kepulauan Natuna ) dan Pulau Konder ( Vietnam ).
  3. Masalah perbatasan RI – Philipina. Antara pemerintah RI dan Philipina masih timbul permasalahan perbatasan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Jarak antara pantai Philipina dan Indonesia kurang dari 400 mil. Juga masih menyisakan masalah pemilik P. Miangas
  4. Masalah perbatasan RI dengan Republik Palau. Jarak antara pulau Rani sebelah utara Papua dan Republik Palau di pulau Helen yaitu pulau paling selatan dari Kepulauan Tobi kurang dari 117 mil terjadi tumpang tindih batas ZEE apabila ke dua negara menarik batas ZEE selebar 200 mil dari garis pangkal masing-masing.
  5. Masalah perbatasan RI – Australia – Timor Leste terjadi tumpang tindih antara batas RI – Australia – Timor Leste, terutama “ Daerah Celah Timor “.

 

4.4       Disamping permasalahan perbatasan masih banyak permasalahan lagi seperti pengaturan kapal asing yang melintasi perairan kepulauan ( innocent   passage ) dengan membuat Alur Laut Kepulauan Indonesia ( ALKI ) atau sea lane, pengumuman tentang base point dan lain – lainnya dituangkan dalam Undang-Undang yang diumumkan ke seluruh dunia.

 

5.                 Kesimpulan.

a.         Paradigma bukum maritim telah berubah dari masa ke masa, mulai dari jaman Romawi, “Mare Liberium” ( H. Grotius ) dan “Mare Clausum” ( Welwood dan Selder) sampai dengan kompromi menjadi laut yang berdekatan dengan negara pantai dengan rezim hukum  laut di bawah yurisdiksi negara pantai dan laut lepas. Perkembangan paradigma hukum laut masih berkembang terus mulai kodifiksi yang dihasilkan dari konferensi Den Haag ( 1930 ), konvensi yang dihasilkan oleh konferensi Genewa 1958 dan terkahir adalah konvensi PBB tentang hukum laut internasional ( UNCLOS 1982 ) sampai sekarang.

b.         Implikasi implementasi UNCLOS 1982 dengan tata laut berdasarkan konsep negara kepulauan ( archipelagic concept ) telah diterima oleh masyarakat bangsa-bangsa menimbulkan klaim dan tumpang tindih batas antar negara di Asia Tenggara. Permasalahan ini ada yang sudah diselesaikan secara bilateral namun ada yang masih tersisa untuk penyelesaian lebih lanjut.

c.         Perairan nasional RI yang semakin luas ( 5 juta km2 ) membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif berupa laut dengan sumber daya alam yang melimpah dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, namun disisi lain timbul dampak negatif yaitu mengandung kerawanan antara lain konflik perbatasan dan ancaman keamanan laut yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah RI. Siapapun pemenangnya dalam Pemilu yang akan datang mempunyai beban tugas yang tidak ringan.

d.         Implementasi UNCLOS 1982, memerlukan pengaturan lebih lanjut seperti UU tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia ( ALKI ), koordinasi keamanan laut dan penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan berikut penegakkan hukum di laut.

 

5.       Penutup

Itulah kiblat baru menggariskan apa yang harus dipelajari oleh komunitas keilmuan hukum laut, apabila dalam kurun waktu tertentu timbul anomali maka terjadi perubahan pemikiran dan terjadilah paradigma baru yang lebih mengakomodasikan kepentingan umat manusia dan bangsa – bangsa di dunia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

1.         Ihalauw, John, JOI, SE, PhD  2000, Bangunan Teori, UKSW Salatiga.

  1. Kusumaatmaja, Mochtar, Prof, Dr, 1986, Hukum Laut Internasional, Badan Pembina Hukum Nasional, Dep. Kehakiman Jakarta.
  2. Manurung, RM, SH, 1995, Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982 dalam kaitannya dengan penegakan hukum di laut, Diskum TNI – AL, Jakarta.
  3. Manurung, RH, SH, 1987, Himpunan Perundang-undangan bidang Maritim, Ditopslatal Mabes TNI – AL, Jakarta
  4. Kusumaatmaja, Mochtar, Prof, Dr, 1995, Join Development of Oil and gas by Neighbouring Countries, 29 th Annual Conference of the Law of Sea Institute, Denpasar Indonesia.
  5. United Nations ( Document ), 1983, United Nation Convention on Law of Sea, New York
  6. Kusumaatmaja, Mochtar, 1997, Perlindungan Lingkungan dilihat dari Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Sinar Grafika, Jakarta
  7. UU. No. 17 tahun 1985, tentang Ratifikasi UNCLOS 1982.
  8. UU No. 8 tahun 1996, tentang Perairan Indonesia.
  9. UU No. 5 tahun 1981, tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
  10. UU. No. 21 tahun 1991 tentang Pelayaran
  11. UU. No. 6 tahun 1985, tentang Perikanan
  12. UU. No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  13. Echols, John M dan Shadily, Hasan ( 1997 ). Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia Jakarta

 

 

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s